Tekanan Fiskal Hantam Program Daerah, FPKS Bogor Dorong Skema Pembiayaan Alternatif
Bogor – JurnalPatriotNews.com
Kondisi fiskal yang semakin ketat mulai berdampak pada pelaksanaan program pembangunan di daerah. Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, Fraksi PKS DPRD Kota Bogor menyoroti perlunya terobosan pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Ketua Fraksi PKS, Karnain Asyhar, menilai kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat telah memicu penundaan sejumlah program prioritas di Kota Bogor. Situasi ini, menurutnya, menuntut perubahan cara pandang dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ketergantungan pada pola pembiayaan konvensional harus mulai dikurangi. Kita perlu inovasi agar program prioritas tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menekankan peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) untuk memastikan arah pembangunan tidak bergeser meski berada di tengah tekanan fiskal nasional.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan skema pembiayaan kreatif atau creative financing, termasuk peluang penerbitan obligasi daerah serta pemanfaatan pinjaman daerah yang diatur dalam regulasi.
Menurut Karnain, langkah ini dapat menjadi alternatif untuk menjaga kesinambungan proyek-proyek strategis tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, ia juga mendorong pendekatan yang lebih inovatif melalui integrasi wakaf produktif dengan program pembangunan daerah. Meski tidak masuk dalam struktur APBD, kemitraan dengan skema wakaf dinilai dapat membantu pembiayaan sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kalau ini bisa diintegrasikan, tekanan fiskal bisa berkurang dan anggaran daerah bisa difokuskan ke prioritas lain,” jelasnya.
Keterbatasan fiskal tersebut juga berdampak pada tertundanya sejumlah proyek penting, salah satunya pembangunan perlintasan tidak sebidang di kawasan Kebon Pedes. Lokasi tersebut diketahui memiliki tingkat risiko tinggi dan kerap terjadi kecelakaan.
Karnain mengingatkan bahwa proyek tersebut menyangkut keselamatan masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Menatap perencanaan pembangunan ke depan, Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kota Bogor mulai mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan pada 2027 sebagai langkah awal percepatan proyek.
Selain itu, skema kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan fisik, baik dalam bentuk underpass maupun flyover.
“Harus ada keberanian untuk memulai. Kalau tidak, proyek ini akan terus tertunda,” tegasnya.
Dorongan inovasi pembiayaan ini menjadi sinyal bahwa daerah perlu beradaptasi dengan kondisi fiskal yang semakin dinamis, agar pembangunan tidak terhenti di tengah keterbatasan anggaran.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi JurnalPatriotNews.com
Leave a Reply