Bogor – JurnalPatriotNews.com
Laju digitalisasi yang kian cepat ternyata belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja, khususnya di tingkat daerah. Isu ini mengemuka dalam kegiatan Studium Generale yang digelar di Universitas Ibn Khaldun Bogor, Senin (4/5/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, secara terbuka menyoroti adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata industri. Ia menilai, fenomena ini menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka pengangguran, meski peluang kerja di sektor tertentu justru terus berkembang.
“Perubahan itu sudah terjadi, tapi kesiapan kita belum merata. Banyak lulusan yang belum siap menghadapi tuntutan dunia kerja modern,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar perubahan alat, tetapi perubahan cara berpikir dan cara bekerja. Tanpa kesiapan mental dan peningkatan kompetensi, generasi muda berpotensi tertinggal dalam persaingan.
Adityawarman juga menyoroti perlunya reformulasi pendekatan pendidikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan industri, termasuk memperkuat pelatihan berbasis keterampilan dan praktik langsung.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, memaparkan gambaran nasional yang tidak kalah menantang. Dengan total angkatan kerja mencapai sekitar 154 juta orang, angka pengangguran masih berada di kisaran 7,46 juta jiwa.
Namun demikian, ia melihat adanya peluang besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama di sektor-sektor baru yang berkembang pesat.
“Masalahnya bukan hanya pada lapangan kerja, tetapi pada kesiapan SDM. Dunia industri membutuhkan talenta yang adaptif dan terus belajar,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sektor teknologi, termasuk industri berbasis inovasi dan modernisasi pertanian, menjadi peluang strategis yang perlu direspons dengan cepat oleh generasi muda.
Di sisi lain, Rektor UIKA Bogor, Prof. Dr. H. E. Mujahidin, mengungkapkan bahwa Kota Bogor masih menghadapi tantangan serius dengan angka pengangguran mencapai lebih dari 43 ribu orang atau sekitar 7,95 persen.
Yang menjadi perhatian, sebagian besar pengangguran tersebut berasal dari lulusan pendidikan vokasi seperti SMK.
“Kita perlu membaca data ini secara jernih. Ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam sistem kita, baik dari sisi pendidikan maupun penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa solusi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku industri, dengan didukung basis data yang akurat.
Forum ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital tidak hanya membawa peluang, tetapi juga risiko ketimpangan jika tidak diantisipasi dengan tepat. Tanpa langkah strategis, kesenjangan antara kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja dikhawatirkan akan semakin melebar.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi JurnalPatriotNews.com
Leave a Reply