Jika Pers Tak Lagi Berani, Siapa yang Akan Membela Kebenaran?
Jakarta – Di tengah dunia yang semakin riuh oleh banjir informasi, kebenaran kerap tenggelam di antara kepentingan, sensasi, dan kecepatan. Layar demi layar dipenuhi berita, tetapi tidak semuanya menghadirkan makna. Kata-kata bertebaran, namun tidak semuanya membawa kejujuran. Di sinilah publik diuji—mampukah membedakan antara fakta dan rekayasa, antara informasi dan manipulasi?
Pada titik inilah peran pers menjadi tidak sekadar penting, tetapi menentukan. Pers bukan hanya saksi zaman, melainkan penjaga arah. Ia berdiri di persimpangan antara kekuasaan dan rakyat, antara kepentingan dan kebenaran. Ketika banyak pihak memilih diam atau berkompromi, pers justru dituntut untuk bersuara—lantang, jernih, dan tak tergoyahkan.
Namun realitas hari ini tidak selalu ideal.
Peringatan Hari Pers Sedunia pada 3 Mei 2026 seharusnya tidak lagi sekadar seremoni penuh ucapan selamat dan jargon kebebasan. Ini adalah momen untuk bertanya dengan jujur: apakah pers hari ini masih benar-benar merdeka, atau justru mulai jinak di bawah tekanan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan arus viralitas?
Di era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada verifikasi, pers tidak cukup hanya menjadi penyampai kabar. Pers harus menjadi penantang—penantang kebohongan, manipulasi, dan narasi yang sengaja dibentuk untuk meninabobokan publik.
Masalahnya, tidak semua media berani berdiri di posisi itu.
Sebagian justru terjebak dalam kenyamanan algoritma—memburu klik, menggiring opini, bahkan tanpa sadar menjadi corong kepentingan tertentu. Ketika berita diukur dari jumlah tayangan, bukan dari kedalaman kebenaran, maka yang lahir bukan lagi jurnalisme, melainkan komoditas.
Di titik inilah krisis itu nyata. Seperti peribahasa mengatakan, “karena nila setitik, rusak susu sebelanga.” Ketika sebagian kecil praktik jurnalisme menyimpang, dampaknya mencoreng kepercayaan terhadap seluruh profesi pers.
Padahal secara hukum, kebebasan pers di Indonesia telah dijamin melalui yang menegaskan bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta menjadi salah satu wujud kedaulatan rakyat.
Namun kebebasan itu bukan tanpa batas.
Pers juga terikat pada yang mewajibkan jurnalis bersikap independen, akurat, berimbang, dan beritikad baik. Tanpa etika, kebebasan hanya akan berubah menjadi kebabasan yang merusak.
Pandangan ini sejalan dengan dan yang menegaskan bahwa jurnalisme berdiri di atas disiplin verifikasi, bukan sekadar kecepatan. Ketika prinsip ini ditinggalkan, maka runtuhlah fondasi kepercayaan publik.
Di ruang digital yang kian liar, kehadiran menjadi pengingat bahwa informasi harus tetap dikelola secara bertanggung jawab.
Sementara itu, mengingatkan bahwa media bisa berubah menjadi alat propaganda ketika kepentingan ekonomi dan politik terlalu dominan. Dalam konteks ini, peribahasa “air tenang menghanyutkan” terasa semakin relevan—karena manipulasi sering hadir tanpa suara, namun berdampak besar.
Pers kehilangan daya gigitnya ketika takut kehilangan akses. Pers kehilangan keberaniannya ketika terlalu dekat dengan kekuasaan. Dan yang paling berbahaya, pers kehilangan kepercayaan publik ketika kebenaran mulai dinegosiasikan.
pernah mengingatkan bahwa kebebasan pers sering kali hanya dimiliki oleh mereka yang menguasai media. Maka tanpa integritas, kebebasan itu hanyalah ilusi. Di sinilah peribahasa “berani karena benar, takut karena salah” harus menjadi kompas moral setiap insan pers.
Padahal, sejarah telah membuktikan—pers yang kuat selalu berdiri di garis depan: mengungkap yang disembunyikan, menyuarakan yang dibungkam, dan melawan yang menindas. Pers bukan pelengkap demokrasi. Pers adalah pengawalnya.
Maka, di Hari Pers Sedunia tahun ini, pesan yang harus digaungkan bukan lagi sekadar “kebebasan pers”, tetapi keberanian pers.
Berani berbeda.
Berani kritis.
Berani tidak populer.
Karena pada akhirnya, pers yang hebat bukan yang paling cepat, tetapi yang paling jujur. Bukan yang paling viral, tetapi yang paling berani menyampaikan kebenaran—meski tidak disukai.
Jika pers memilih diam, maka demokrasi akan kehilangan suara.
Jika pers memilih aman, maka publik akan kehilangan arah.
Dan jika pers berhenti berani, maka yang terjadi adalah seperti peribahasa: “diam emas”—namun dalam konteks ini, diam justru menjadi kemunduran.
Pers tidak boleh jinak. Tidak hari ini. Tidak pernah.
— Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas)
Leave a Reply