Publik Minta Transparansi Pelayanan, Keluhan Warga di Samsat Bangkalan Tunggu Penjelasan Resmi
Bangkalan – Harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik percaloan kembali mengemuka setelah sejumlah warga menyampaikan pengalaman mereka saat mengurus administrasi kendaraan di Samsat Bangkalan. Berbagai keluhan yang muncul kini menjadi perhatian dan diharapkan mendapat respons dari pihak berwenang.
Beberapa warga mengaku proses pengurusan kendaraan memerlukan waktu yang cukup lama, sementara di saat yang sama mereka melihat adanya pihak-pihak yang membawa banyak berkas dan diduga dapat menyelesaikan administrasi dengan lebih cepat. Kondisi tersebut memunculkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat mengenai mekanisme pelayanan yang diterapkan.
Ahmad, warga Tanjung Bumi, mengatakan dirinya berharap seluruh pemohon mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang siapa pun yang mengurus dokumen kendaraan.
“Kalau semua memang mengikuti prosedur yang sama, tentu masyarakat ingin melihat proses yang adil dan transparan sehingga tidak muncul dugaan-dugaan di lapangan,” ujarnya.
Selain persoalan waktu pelayanan, masyarakat juga menyinggung adanya dugaan praktik perantara atau calo yang masih beroperasi di sekitar lingkungan pelayanan. Namun hingga saat ini, tudingan tersebut masih berupa penyampaian dari warga dan belum mendapat pembenaran maupun bantahan resmi dari instansi terkait.
Tak hanya itu, beredar pula anggapan mengenai adanya pola pelayanan yang dinilai lebih mengakomodasi pengurusan dalam jumlah besar, termasuk yang berkaitan dengan dealer atau perusahaan tertentu. Informasi tersebut juga masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di ruang publik.
Media telah mengajukan permintaan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Febry Hermawan, untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai keluhan tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan.
Permintaan keterangan juga telah disampaikan kepada Kanit Regident Polres Bangkalan, tetapi belum mendapatkan respons. Kondisi ini membuat masyarakat berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka dari pihak terkait sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik.
Sejumlah warga menilai bahwa penjelasan resmi dari instansi berwenang akan menjadi langkah penting untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai sistem pelayanan yang berlaku. Mereka juga berharap apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan, evaluasi dapat segera dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, pelayanan administrasi kendaraan yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik yang menyimpang menjadi harapan bersama. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan keterbukaan informasi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik diyakini dapat terus terjaga.
Jurnalis: Rifai :::
About the Author
