Jakarta — Upaya penataan ulang kebijakan pertanahan nasional kembali mendapat perhatian serius. Wakil Ketua DPR RI, , menyampaikan bahwa DPR tengah mempersiapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data.
Alih-alih hanya fokus pada penyelesaian konflik, DPR kini mendorong pembangunan sistem terpadu yang mampu menghubungkan laporan masyarakat, data wilayah, hingga status hukum lahan dalam satu platform.
“Ke depan kita ingin setiap persoalan agraria tidak lagi ditangani secara parsial, tetapi melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis data yang sama,” kata Saan dalam pertemuan lintas komisi di Kompleks Parlemen, Senayan.
Fokus pada Sistem, Bukan Sekadar Penanganan Kasus
Rencana pembentukan command center menjadi bagian dari strategi besar tersebut. Sistem ini dirancang bukan hanya sebagai pusat aduan, tetapi juga sebagai alat pemetaan masalah secara real-time.
Dengan pendekatan ini, DPR berharap setiap laporan masyarakat dapat langsung terhubung dengan instansi terkait tanpa proses birokrasi yang berbelit.
Validasi Data Jadi Kunci
Salah satu tantangan utama dalam reforma agraria selama ini adalah perbedaan data antar lembaga. Karena itu, DPR mendorong percepatan sinkronisasi data, khususnya terkait desa-desa yang berada dalam kawasan hutan.
Pendataan ini tidak hanya mencakup wilayah administratif, tetapi juga kondisi sosial masyarakat serta status kepemilikan atau penguasaan lahan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan minim konflik.
Arah Kebijakan Jangka Panjang
Dalam forum yang juga dipimpin Wakil Ketua DPR RI, , ditegaskan bahwa kebijakan satu peta (one map policy) tetap menjadi fondasi utama reforma agraria ke depan.
Melalui satu peta yang terintegrasi, pemerintah dan DPR ingin memastikan tidak ada lagi perbedaan data yang berujung pada sengketa lahan.
Kolaborasi Jadi Penentu
DPR juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan reforma agraria, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat sipil.
Kehadiran berbagai organisasi buruh, akademisi, dan lembaga advokasi dalam forum tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan agraria membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Tokoh-tokoh DPR seperti , , serta turut hadir dalam pembahasan tersebut.
Harapan pada Dampak Nyata
Dengan pendekatan baru yang lebih sistematis, DPR berharap reforma agraria tidak lagi berjalan sporadis, melainkan menjadi program berkelanjutan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Penataan lahan yang lebih jelas diyakini tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah.
Jurnalis: Romo Kefas
Leave a Reply